Penjaringan Bakal Calon Bupati Bandung

Bertemu Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

Menjelang perayaan hari kemerdekaan RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Kang Ono Surono, menelpon saya dan meminta saya datang ke Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 1, Bandung. Pada pukul 08.00 keesokan harinya saya sudah tiba di ruang kerjanya. Selain kang Ono, ada Kang Ketut Sustiawan, Teh Ineu Purwadewi, Kang Apriyanto Wijaya, Teh Nia Purwakania, dr. Rini, Teh Sofi dan Teh Rafika.

Kang Ono Surono meminta saya memberikan gambaran mengenai kondisi internal partai dalam menghadapi Pilbup tahun 2020. Saya menyampaikan situasi dan kondisi internal partai dan potensi para kader yang akan maju berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan partai maupun media massa. Saya menyampaikan sekitar 10 nama.

Tak berselang lama DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi penjaringan bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia baik untuk gubernur dan wakil gubernur, maupun untuk wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati. Pada intinya, daerah yang meperoleh kursi yang signifikan diperbolehkan melakukan penjaringan tertutup sedangkan daerah yang peroleh kursi suaranya tidak mencukupi untuk maju sendiri diharuskan melakukan penjaringan terbuka dengan membuka masa pendafaran mulai tanggal 1 sd 20 September 2019. Pada tanggal 23 September 2019, hasil penjaringan beserta pemetaannya sudah harus disampaikan ke Jakarta.

Dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Badung sebesar 55 kursi maka berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan perolehan kursi sebanyak 20% × 55 kursi yaitu 11 kursi agar suatu partai / gabungan partai bisa mengajukan calonnya. Mengingat PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung hanya memperoleh kursi sebanyak 7 buah, maka PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan sendiri calonnya. PDI Perjuangan harus mendapatkan paling sedikit 4 kursi tambahan dari partai lain.

Dari semua partai di Kabupaten Bandung, hanya Partai Golkar yang memiliki 11 kursi di DPRD Kabupaten Bandung dan itu artinya bisa mencalonkan sendiri orangnya, baik untuk calon bupati maupun calon wakil bupati.

Deklarasi Pospera

 

Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Kabupaten Bandung mengadakan deklarasi di alun-alun Cileunyi dihadiri para relawan Jokowi dari wilayah Jawa Barat. Saya diundang hadir dan diberi seragam putih lalu di arak diatas tandu rajawali bersama kang Joko Nugroho dan kang Teddy Risandi mulai dari rumah kang Dedi Nurendi hingga ke depan panggung. Begitu turun ada pertunjukan tari dan pencak silat dari pendekar setempat. Pada kesempatan itu Pospera mendeklarasikan organisasi tingkat kabupaten Bandung, yang sebagian besar saya kenal baik. Acara deklarasi itu juga sekaligus deklarasi mencalonkan saya sebagai calon bupati Bandung. Saya menerima amanat ini karena sudah sejak satu atau dua tahun ini saya berhubungan dengan para aktivis 98 yang menjadi motor Pospera seperti bung Rafael Situmorang, Teddy Risandi, Eko dan Sulton. Awalnya melalui kegiatan pertemuan forum rektor di Bali menolak ekstrimisme dan intoleransi yang dihadiri oleh Presiden, Kapolri, Kepala BPIP, Buya Syafii Maarif dll. Kedua saat mengajak para mahasiswa memperkuat gagasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. 

Usai deklarasi, wartawan Galamedia dll melakukan wawancara. Karena hari minggu itu para wartawan mengingatkan saya bahwa sudah tanggal 1 September 2019, maka saya selaku Ketua DPC PDI Perjungan, sesuai instruksi partai, mengumumkan bahwa masa penjaringan bakal calon bupati Bandung dimulai dan terbuka sd tanggal 20 September 2019.

Karena itu, seusai deklarasi Pospera, saya segera meluncur memasuki jalan tol Padaleunyi menuju pintu keluar Buahbatu menuju Baleendah untuk melakukan rapat. Kami putuskan mulai hari itu dan efektif Senin tanggal 2 September 2019 pendaftaran balon bupati terbuka untuk umum. Rilis kami sampaikan ke media massa malam itu juga.

Keesokan hari dan seterusnya teman-teman sudah bersiap menunggu dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 di sekretariat DPC PDI Perjuangan, Jl Naranata No. 10 Baleendah. Para wartawan pun setiap hari menanyakan siapa yang sudah mendaftar sebagai bakal calon bupati. Sampai seminggu kemudian belum ada orang baik dari internal maupun eksternal yang datang mencalonkan diri.

http://www.galamedianews.com/.../pospera-dukung-harjoko...

http://www.balebandung.com/pdi-perjuangan-resmi-buka.../

 

Jabar Bangkit 2020

 

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menggaungkan tagline "Jabar Bangkit 2020" untuk membangkitkan semangat dan memotivasi 8 daerah yang akan mengadakan pilkada : Bandung, Tasikmalaya, Pagandaran, Inramayu, Karawang, Depok, Cianjur dan Sukabumi. DPD juga mengadakan road show. Tujuan pertama ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung pun membuat tagline "Bandung Usik".

Pada hari Sabtu, 7 September 2019, DPD PDI Perjuangan dan BP Pemilu hadir di Baleendah. Ada kang Ono, kang Ketut, teh Ineu, kang Mochtar, kang Tomas Kun, kang Yuandar, kang Bedi, kang Yadi, teh Nia, teh Sofi, teh Fika, kang Apri, kang Rafael, kang Ayi, kang Dim, kang Iwan, kang Drajat, kang Agus, kang Supriyadi, kang Dedi, kang Erik dll. Bahkan dari BSPN pusat juga hadir kang Dedi Rahmadi.

Road show pertama DPD ke DPC ini merupakan kegiatan konsolidasi organisasi dalam menghadapi pilkada. Dari DPC (pegurus partai tingkat kabupaten) dan Fraksi PDI PDI Perjuangan Kabupaten Bandung hadir lengkap. Dari PAC (pengurus tingkat kcamatan) hadir sekitar 21 PAC (terdiri dari KSB). Dari PR hadir sekitar 200 Ketua PR (pengurus tingkat desa/kelurahan). Dari sayap partai hadir pegurus Bamusi (ustad Ayi dkk), juga dari BMI (kang Asep dll) dan Repdem (kang Silaen dkk). Saya menyampakan sambutan dan laporan mengenai sikon partai. Kang Mochtar memberi gambaran peta politik delapan daerah, kang Ketut berbicara soal manjemen partai, teh Ineu bicara soal partai pelopor dan keuangan, kang Yunandar biara soal perencanaan dan anggaran, dan kang Ono bicara soal arah koalisi dalam menghadapi pilkada menolak dinasti politik. Ini menjadi isu utama dalam pemberitaan media massa baik cetak maupun daring.

 

Usai acara resmi kami menghadiri acara milangkala paguyuban pencak silat Gajah Putih Ahmad Sadeli di halaman kantor DPC. Saya dan kang Ono meberikan sambutan dan menyaksikan pertunjukan pencak silat dari para jawara maupun dari calon pendekar yang sedang belajar.

Acara milangkala (ulang tahun) GPAS berlangsung hingga tengah malam dengan pertunjukan pencak silat. Tentu saja ini merupakan bagian dari upaya partai menjalankan Trisakti, khususnya berkepribadian dalam kebudayaan.

http://www.balebandung.com/pdi-perjuangan-jabar.../

http://www.balebandung.com/harjoko-siap-maju-jadi.../

 

Pendaftaran Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati Bandung

Setelah menunggu lebih dari seminggu, akhirnya panitia pendaftaran bakal calon bupati Bandung dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung kedatangan pendaftar. Yang pertama adalah Sdr. Ahmad Dimyathi Atmawijaya, ST, MM, atau biasa dipanggil Kang Dim. Kang Dim orang Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dia seorang pengusaha Galian C yang berbisnis di sekitar wilayah Yogyakarta karena memang kuliah S1 dan S2 di sana. Dia masih lajang dan memulai karir sebagai politik dengan bergerak di sayap partai, BMI (Banteng Muda Indonesia).

Pada malam harinya datang pendaftar yang kedua, Sdri. Yena Iskandar Ma'soem, S.Si, Apt., seorang apoteker. Ayahnya, Nanang Ma'soem adalah seorang pendukung Jokowi dan wafat dalam pangkuan Jokowi. Yena berasal dari keluarga terpandang di Bandung Timur. Kakeknya yang berasal dari Tasikmalaya adalah pengusaha BBM yang sukses dengan miliki banyak SPBU, apotek, bank syariah, sekolah dari SD hingga universitas. Yena memilih tanggal pendaftaran, 9-9-2019 pukul 9 malam.

Pendaftar ketiga adalah Sdr. H. Irman Wargadinata SE, Ketua DPC PAN Kabupaten Bandung. Kang Irman menyatakan siap dipasangkan dengan calon dari PDI Perjuangan dan bersedia menjadi wakil bupati. Dengan empat kursi PAN di DPRD Kabupaten Bandung, maka PDI Perjuangan yang memiliki tujuh kursi sudah bisa mengajukan sendiri pasangannya.

http://www.galamedianews.com/.../apoteker-ini-memilih...

https://bandungraya.net/.../harjoko-benar-ketua-dpd-pan...

 

Mendaftar Menjadi Balon Bupati Bandung

 

Tanggal 17 September 2019, DPC PDI Perjuangan melakukan kumjungan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bandung di Soreang, diterima oleh Pak Agus Baroya lengkap dengan jajarannya. Kamipun datang nyaris lengkap 19 orang didampingi Kepala Sekretariat. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkenalkan susunan pengurus DPC yang baru sekaligus untuk mengetahui rencana kerja KPU dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Kami menekankan agar KPU bekerja profesional dan penuh integritas agar menghasilkan pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas.

Usai pertemuan dengan KPU teman-teman mengajak berkumpul di sebuah rumah makan di Jl. Banjaran-Soreang. Dalam kesempatan itu mereka mendorong saya untuk maju menjadi bakal calon bupati Bandung 2020. Saya meresponnya dengan menawarkan hal yang sama kepada para pengurus DPC karena kami memiliki hak yang sama dalam perkara itu. Nampaknya kawan-kawan tidak satupun mau menerima tawaran itu. Sayapun dengan mengucap "bismillah" menyatakan menerima tawaran itu. Hari itu juga saya singgah ke kantor partai di Jl. Jaksa Naranata No. 10 Baleendah. Dengan demikian kini ada empat balonbup yang mendaftar dari PDI Perjuangan : Ahmad Dimyathi, Yena Iskandar Ma'soem, Irman Wargadinata dan saya. Namun kepastiannya menunggu pengembalian formulir dan lampirannya paling lambat tanggal 20 September 2019.

Sesampainya di rumah saya bicara dengan istri saya mengenai keputusan saya untuk maju dalam pemilihan bupati Bandung 2020. Istri saya nampak syok dan langsung merasakan sakit kepala. "Jadi urang nu nyeri sirah," begitu katanya

http://www.rmoljabar.com/.../Rajut-Sinergitas-Jelang...

http://www.opininews.com/.../harjoko-balon-bupati.../

http://www.galamedianews.com/.../4-orang-sudah-mengambil...

http://visi.news/.../harjoko-ambil-formulir-pendaftaran.../

 

Pengembalian Formulir

Pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 seluruh bakal calon bupati Bandung dari PDI Perjuangan mengembalikan formulir pendaftaran lengkap dengan lampirannya seperti ijazah, dan keterangan sehat jasmani rohani dari RS - termasuk surat keterangan bebas narkoba. Yena diantar oleh timnya. Irman diantar oleh para pengurus partai PAN. Saya diantar oleh para relawan Pospera dan Projo, Repdem dan beberapa pengurus. Bertindak sebagai juru bicara mewakili saya, kang Henhen. Dimyathi diantar oleh para pengurus BMI. Panitia membuat sedikit upacara seperti menyanyikan lagu kebangsaan dan pidato-pidato, pertama sambutan ketua panitia -Rudita- dan kedua pidato balon bupati. Seperti halnya balon yang lain sayapun menyampaikan sedikit pidato yang merupakan uraian dari visi dan misi saya. Di hari itu juga untuk pertama kali saya bertemu dengan kang Irman, ketua PAN Kabupaten Bandung yang turut mengembalikan formulir. Tak pelak lagi sayapun berpose berdua di depan kamera para wartawan, dan memberikan wawancara singkat.

Semua berkas pendaftaran disertai peta politik serta peta demografi Kabupaten Bandung yang dibuat oleh panitia segera dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai di Jakarta dengan tembusan ke DPD Partai di Bandung.

DPD PDI Perjuangan kemudian membuat surat kepada delapan DPC bahwa DPD membuka pendaftaran balon bupati mulai tanggal 21 sd. 27 September 2019 bertempat di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Bandung. Itu artinya masih mungkin ada penambahan bakal calon bupati di delapan kabupaten dan kota.

Dengan berakhirnya masa penjaringan dan pendaftaran pada tingkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, saya sebagai Ketua bersama pengurus lainnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendaftar maupun media massa yang telah meliput kegiatan kami.

Setelah PDI Perjuangan menutup pendaftaran, giliran Partai Nasdem Kabupaten Bandung membuka pendaftaran. Lalu seorang anggota PDI Perjuangan mencalonkan diri melalui partai tersebut. Saya tahu dari berita yang dikirim oleh seorang wartawan kenalanku lewat japri. Ia juga menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai hal itu. Saya tidak memberikan jawaban apapun.

http://www.rmoljabar.com/.../Resmi-Ikut-Penjaringan-Di...

https://www.balebandung.com/balonbup-pdi-perjuangan.../

https://bandungraya.net/.../dpc-pdip-kab-bandung-akhiri...

http://visi.news/.../hingga-pendaftaran-ditutup-4-balon.../

http://www.rmoljabar.com/.../4-Kandidat-Balonbup-Bandung...

Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bandung 2019-2024

 

 

Pada tanggal 26 Agustus 2019 sebanyak 55 orang anggota DPRD Kabupaten Bandung dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Balebandung di Soreang. Dari PDI Perjuangan ada tujuh orang : yth kang Hen Hen Asep Suhendar, kang Dadan Konjala Abah Deka, teh Juwita, kang M. Luthfi Hafiyyan, kang Yayat Sumirat, kang Dadang Hermawan, dan kang Erwin Gunawan. Kursi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung turun dua kursi, paralel dengan penurunan di tingkat provinsi Jawa Barat. Kini PDI Perjuangan di urutan ketiga bersama Partai Gerindra setelah Partai Golkar dan PKS. Saya hadir bersama bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, kang Dentarsa Denni.

Beberapa minggu sebelum pelantikan, tepatnya 22 Juli 2019, kang Agus Baroya Ketua KPU Kabupaten Bandung mengudang para Ketua Partai dan para anggota terpilih bertempat di Hotel Sahid Sunrise Soreang. Itulah kali pertama saya bertemu dengan para anggota terpilih, komisaris KPU, Bawaslu, piminan DPRD, Forkompimda, dan para pemimpin partai. Duduk semeja ada Ketua DPRD kang Anang Susanto, Ketua Partai Gerindra kang Raka Hidayat, Ketua PKS kang Jajang Rohana, dan Ketua PAN kang Irman Wargadinata. Kang Anang Susanto terpilih sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara di bawah Dede Yusup. Kang Jajang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar. Semua yang ada duduk semeja ini secara potensial adalah para calon pemimpin Kabupaten Bandung setelah kang Dadang Naser.

Pelantikan para anggota DPRD di dalam sidang pleno DPRD Kabupaten Bandung ini menjadi ajang pertemuan saya yang kedua dengan para ketua partai baik di Kabupaten maupun Provinsi seperti Kang Cuncun (PKB) dan Kang Najib ( PAN). Tentu saja juga saya bertemu dengan para pejabat dan akademisi, seperti kang Mumun Mulyana dari Unibba.

Sekitar 22 tahun yang lalu saya meninggalkan DPRD Kabupaten Bandung setelah mengabdi selama lima tahun, menjadi pemimpin sementara, anggota Komisi B dan Ketua Fraksi PDI. Saat itu Ketua DPRD Kabupaten Bandung adalah Letkol Cholil Sukardi dan Bupatinya adalah Kol. U. Hatta Djatipermana. Kini pak Hatta sudah tiada. Salah seorang kawan saya di DPRD saat itu adalah Pak Obar Sobarna yang kemudian menggantikan posisi Pak Hatta sebagai Bupati Kabupaten Bandung.

Workshop

Tidak lama setelah pelantikan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melakukan workshop.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menyeleggarakan Workshop Tiga Pilar di Hotel Asrilia Bandung, diikuti oleh pengurus DPC , anggota legislatif dan para eksekutif ( Bupati dan Walikota) PDI Perjuangan se Jawa Barat, 26-28 Agustus 2019.

Penekanan workshop adalah perencanan dan penyusunan anggaran yang diarahkan pada rencana pembagunan daerah dengan semangat PNSB (Pembangunan Nasional Semesta Berencana) sebagaimana diamanakan kongres melalui 23 Sikap Politik PDI Perjuangan khususnya keputusan butir ke 11 dan seterusnya. Karena itu tiga pilar partai harus mengutamakan prioritas anggaran daerah pada : sandang pangan papan kesehatan pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur, dan budaya

Butir ke-11 dan seterusnya saya kutip untuk menjadi perhatian para pimpinan, kader dan anggota partai, khususnya yang menjadi eksekutif maupun legislatif baik di pusat maupun daerah.

11. Negara wajib menyusun rencana pembangunan nasional dengan semangat Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945, serta melakukan koreksi terhadap kebijakan dan ketentuan peraturan-perundangan yang tidak sesuai, dan perlu menyusun konsepsi

Sistem Ekonomi Gotong-Royong yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita kemerdekaan (kedaulatan).

12. Negara wajib terus mengembangkan perekonomian nasional yang mewujudkan kedaulatan ekonomi dan menghindari terjadinya berbagai ketimpangan struktural yang menjadi sumber ketidakadilan sosial-ekonomi dengan mengembangkan program untuk meningkatkan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, dan akses modal serta pasar kepada pelaku ekonomi kerakyatan.

13. Negara wajib mengelola keuangan negara untuk pemenuhan hak-hak dasar Rakyat, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur.

14. Negara wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sesuai perintah UU SJSN dan UU BPJS, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas .

15. Negara wajib menjamin kelestarian lingkungan dengan memastikan pembangunan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung serta baku mutu lingkungan hidup, serta memenuhi

komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mencegah degradasi hutan, restorasi lahan gambut dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

16. Negara wajib menjadi pelopor gerakan Revolusi Mental dan menjadikannya sebagai “Gerakan Hidup Baru” melalui perubahan cara berfikir, cara kerja, dan cara berperilaku yang memperkuat kedaulatan, meningkatkan kemandirian dan meneguhkan kepribadian dalam kebudayaan nasional, serta menjadi pelopor dan pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat agar berorientasi pada kemajuan dan pengayaan keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.

17. Negara wajib mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 untuk meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan dan karakter yang dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila.

18. Negara wajib memfasilitasi Perguruan Tinggi sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) di setiap wilayah dengan mengembangkan potensi lokal dan kekhasan budaya, inovasi sains dan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat.

19. Negara wajib menjaga persatuan nasional yang dibangun atas dasar keanekaragaman ekspresi kebudayaan nasional dan diperkaya oleh interaksi inklusif antarbudaya yang ada di Indonesia, serta mengintensifkan interaksi dan gotong-royong antar-kelompok budaya di masyarakat agar menghadirkan pengalaman konkrit atas keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.

20. Melakukan penguatan advokasi, preventif, promotif dan langkah aksi nyata untuk menekan gizi buruk dan gizi kurang pada balita serta menekan status gizi pendek (stunting), proporsi berat badan lebih balita maupun obesitas pada masyarakat dewasa, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi secara lengkap dengan melibatkan tokoh masyarakat (termasuk agama) dan institusi pendidikan.

21. Melakukan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku peredaran narkotika tanpa pandang bulu, pencegahan terhadap HIV-AIDS, penanganan dan perlindungan terhadap Orang Dengan HIV-AIDS serta melakukan pemerataan sosialisasi terapi ARV (terapi bagi ODHA).

22. Negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.

23. Negara wajib memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya, serta mendorong hasil penelitian dan inovasi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan Hak Paten dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah.

 

Workshop secara khusus menghadirkan Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta dan Bung Alit Kelakan  (Anggota DPR RI) sebagai ketua desk perencanaan daerah Provinsi Bali, selain Dr Ribka Tjiptaning, Bang Mindo Sianipar, Bang Syukur Nababan, Bung Daryatmo dan Teh Rieke Dyah Pitaloka.

Menjadi Inspektur Upacara

Sejak tahun 1992 hingga 2009 saya nyaris selalu mengikuti upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI secara resmi dengan baju PSL (Pakaian Sipil Lengkap : berjas, berdasi dan berkopiah) di Lapangan Upakarti Soreang -bersama Bupati Bandung- atau di Lapangan Gasibu di depan Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat di Jl. Diponegoro, Bandung -bersama Gubernur- setiap tanggal 17 Agustus, pukul 10.00 WIB. Kadangkala juga dilengkapi dengan mengikuti Upacara Penurunan Bendera (Aubade) pada pukul 17.00. Malamnya, prosesi dimulai dengan menghadiri peresmian Paskibraka baik di Kantor Bupati Bandung maupun Kantor Gubernur, kemudian upacara menghormati para pahlawan di TMP Cikutra pada pukul 00.00. Sejak tahun 2010-2018, ada perubahan, saya mengikuti jalannya upacara langsung dari Istana Negara, melalui televisi. Nah, pada HUT ke-74 Kemerdekaan RI kali ini saya harus memimpin sendiri upacara bendera di kantor DPC PDI Perjuangan, di Jl. Jaksa Naranata No. 10, Baleendah, Bandung selatan.

Pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 05.00 saya meluncur ke Rancaekek mengambil pesanan awug dan kawan-kawannya (kudapan khas Bandung) yang disajikan di atas nyiru (tampah), lalu memasuki jalan tol Padaleunyi langsung ke pintu keluar Buahbatu, kemudian melewati Bojongsoang langsung menuju Baleendah. Tiba di DPC PDI Perjuangan kawan-kawan sudah menunggu. Sebagian (para anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) membawa nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Semuanya berseragam kebesaran partai, bawahan hitam dan atasan merah. Para laki-laki mengenakan kopiah dengan silloutte Bung Karno.

Setelah gladi bersih, saya mengambil tempat beberapa meter dari tiang bendera. Sdri Gita memandu jalannya upacara. Bung Dwi mengambil posisi dan menyiapkan pasukan lalu melapor bahwa peserta sudah siap mengikuti upacara.Petugas maju ke depan tiang bendera. Bendera mulai dinaikkan. Kami semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya kemudian memimpin hening cipta untuk para pahlawan wabil khusus bagi Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Silaen membacakan teks Pancasila. Bung Andri membacakan Mukadimah UUD 1945. Ajudan, Bung Rudita, menyampaikan naskah pidato. Pasukan (DPC; sayap partai : BMI, Bamusi, Repdem; Satgas Cakrabuwana; Pemuda Demokrat) diistirahatkan. Sayapun membacakan amanat saya. Selama pidato beberapa menit itu saya sering tercekat dan sulit berkata-kata karena perasaan terharu-biru oleh rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada Bangsa Indonesia dan lain sebagainya bercampur jadi satu. Setelah itu Bung Nanang Parhan membacakan doa. Saya membalas penghormatan peserta upacara. Komandan upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai. Sayapun meninggalkan tempat upacara.

 

Setelah upacara kami menikmati nasi tumpeng bersama-sama. Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Kami mencintaimu sepenuh hati. Merdeka !!!

Berita pada media online :

BALEENDAH, Balebandung.com – Pada tanggal 17 Agustus 1945, 74 tahun yang lalu, upacara Proklamasi Kemerdekaan RI berlangsung sederhana saja. Tanpa protokol, Latief Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna.

Latief kemudian mempersilahkan Soekarno dan Mohammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi :

“Saudara-saudara sekalian ! Saya telah minta saudara hadir di sini, untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam jaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia , permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami

PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia .
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta , 17 Agustus 1945.
Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno/Hatta.

Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.

Itulah pidato Bung Karno sekaligus proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pengibaran Bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang dua meter di depan tiang.

Tanpa ada yang menyuruh, Latief Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latief Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa dirigen, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Bung Karno berkata bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas. Di seberang jembatan itu jalan menjadi dua; satu ke dunia keselamatan kaum Marhaen ; satu ke dunia kesengsaraan kaum Marhaen ; satu ke dunia sama rata sama rasa; satu ke dunia sama ratap sama tangis. Karena itu kemenangan atas jembatan tersebut jangan dikusiri oleh orang selain Marhaen.

Saudara- saudara para pimpinan, kader dan anggota PDI Perjuangan ,

Dalam Rapat Pancasila, Bandung,16 Maret 1958, Bung Karno berkata

“…cita-cita kita, juga bukan suatu negara sembarangan, saudara-saudara. Tetapi suatu negara yang besar, yang kuat, sentosa, modern, up to date, dan satu negara yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada rakyat. Satu negara yang bisa di dalamnya diisikan satu masyarakat yang adil dan makmur. Bukan satu negara kapitalis. Bukan satu negara kemis­kinan. Bukan satu negara yang rakyatnya tidak bisa makan dengan cukup. Bukan satu negara yang rakyatnya tidak hidup dengan bahagia. Tetapi satu negara besar dan masyarakat adil dan makmur di dalamnya.

Ini kami pikirkan mengenai wilayah itu tadi. Dan kami, pemimpin-pemimpin, sampai kepada satu kesimpulan, bahwa ji­kalau kita ingin mempunyai satu negara yang di dalamnya satu masyarakat yang adil dan makmur, haruslah negara itu berwilayah seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.

Apa artinya saudara-saudara? Tidak bisa kita mengadakan satu negara yang bisa memberi masyarakat adil dan makmur jikalau wilayahnya tidak dari Sabang sampai ke Merauke….”

Itu artinya kita harus mempertahankan keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala daya upaya. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita semua.***

Disarikan dari Amanat Pembina Upacara HUT Ke-74 RI
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Harjoko Sangganagara,
di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kab Bandung, Baleendah, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Menjaga Keutuhan dan Kesatuan NKRI sebagai Cita-cita Proklamasi - http://www.balebandung.com/menjaga-keutuhan-dan-kesatuan.../