Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024

 

Alarm pada telpon genggam saya setel pukul 09.30 WIB. Kemudian perangkat Zoom saya nyalakan. Meeting id dan password saya masukkan. Sekitar pukul 10.00 host mengizinkan saya bergabung dalam simposium Nasional yang diadakan secara hybrid, luring dan daring.

Prof. Hamka Haq selaku Ketum DPP Bamusi PDI Perjuangan menyampaikan sambutan berisi latar belakang penyelenggaraan simposium. Simposium mengundang pembicara dari unsur pemerintah dan kalangan umat beragama bahkan penganut aliran kepercayaan.

Setelah itu Prof. Mahfud MD selaku key note speaker menyampaikan paparannya.

Dalam paparannya yang terdiri dari empat slide, Prof Mahfud menyampaikan gambaran mengenai kehidupan bernegara, konstitusi, dan Demokrasi baik secara substantial maupun prosedural dan menyampaikan kemajuan demokrasi di Indonesia saat ini dibandingkan pada masa orde baru. Setelah itu Prof Mahfud mengkaitkan antara agama dengan kehidupan politik di Indonesia. Agama menimbulkan politik inspiratif.

Politik inspiratif melihat agama agama memiliki kesamaan dalam kemanusiaan. Ini yang dinamakan "kalimatun sawa".

Politik inspiratif, high politic, bisa disampaikan di rumah ibadah, misalnya bicara tentang pemimpin yang baik, keadilan. Tapi tempat ibadah tidak boleh untuk politik praktis misalnya untuk mengkampanyekan seseorang.

Sekitar pukul 12.00 simposium dihentikan sejenak dan dilanjutkan pada pukul 13.00. Keseluruhan acara bisa diikuti di channel YouTube PDI Perjuangan atau TV Bamusi.

Menurut Prof. Hamka Haq kegiatan seperti ini akan diadakan setiap tiga bulan sekali.

Deklarasi

Berita dari Antara menyebutkan bahwa para tokoh agama yang hadir di Simposium Nasional tersebut mendeklarasikan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara damai, rukun, dan solid tanpa keberadaan politisasi agama.

Pembacaan komitmen bertajuk "Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024" itu dilakukan di tengah-tengah acara simposium nasional yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, dan disaksikan secara virtual oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Untuk menjaga tegaknya negara Pancasila, kami peserta simposium nasional yang diselenggarakan pada 21 Maret 2023 menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," ujar perwakilan tokoh agama Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Syafiq A. Mughni saat membacakan salah satu poin dalam deklarasi itu.

Syafiq didampingi tokoh agama lain dalam pembacaan deklarasi tersebut, di antaranya Fatah S. Massinai selaku perwakilan dari Ahlul Bait Indonesia, Sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Rio Sidauruk, Hafizurrahman Danang mewakili Ahmadiyah, dan Romo Hans Jeharut dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

Berikutnya, tokoh agama dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Gomar Gultom dan perwakilan Baitul Muslimin Indonesia Hamka Haq. Lalu, ada pula Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan WS Budi Santoso Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang hadir secara virtual.

Poin selanjutnya yang dimuat dalam deklarasi itu adalah kesadaran para tokoh agama bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan akan melahirkan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, menurut mereka, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama agama harus dihindari.