HUT Ke-49 PDI Perjuangan

 

 

Pada hari Senin, 10 Januari 2022, kami mengadakan upacara memperingati HUT ke-49 PDI Perjuangan, di halaman Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Jalan Jaksa Naranata No. 10 Baleendah, Bandung. Dalam amanat upacara, saya menyampaikan sejarah PDI Perjuangan.

Sejarah PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik di Indonesia. Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.Namun pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Hasil ini tidak diakui oleh pemerintah, yang terus mendorong Budi Harjono, calon ketua umum yang dipilihnya, untuk dipilih. Kongres Khusus diadakan di mana pemerintah mengharapkan Harjono terpilih, tetapi Megawati sekali lagi muncul sebagai pemimpin terpilih.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Konflik internal PDI terus berjalan. Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Sukarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan. Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan di mana Megawati tidak diundang; anggota anti-Megawati hadir. Dengan dukungan pemerintah, Suryadi, mantan ketua umum, terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI. Megawati menolak mengakui hasil kongres ini dan terus memandang dirinya sebagai pemimpin sah PDI. Kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.

Para pendukung Megawati Sukarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Meski digulingkan sebagai ketua oleh Suryadi dan pemerintah, acara tersebut sangat mengangkat profil Megawati, memberikan simpati dan popularitas nasional.

Pagi 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan mengambil kembali markas PDI di Jakarta.Para pendukung Suryadi (kabarnya dengan dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana sejak Kongres Nasional di Medan. Dalam bentrokan berikutnya, pendukung Megawati berhasil bertahan di markas. Kerusuhan pun terjadi—pada tahap yang dianggap terburuk yang pernah dilihat Jakarta pada masa "Orde Baru"—yang disusul dengan tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menuding kerusuhan itu terjadi pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

PDI kini terpecah menjadi dua fraksi, Megawati dan Suryadi. Yang pertama ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 1997, tetapi pemerintah hanya mengakui yang terakhir. Dalam pemilu, para pendukung Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan dan PDI hanya meraih 11 kursi DPR atau 3% suara.

Perjuangan Megawati dan PDI Pro Mega kemudian ditempuh melalui jalur hukum. Megawati dibela oleh para pengacara yang tergabung dalam TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia).

TPDI

TPDI adalah kumpulan ahli hukum yang pernah membela PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam kasus 27 Juli 1996. Mereka berani secara terbuka menentang kekuasaan politik Rezim Orde Baru. Di dalamnya ada para aktivis seperti Petrus Selestinus, Nusyahbani Katjasungkana, Didik Supriyanto, Sugeng Teguh Santoso, Erick S Paat, Erlina Tambunan, Gilbert Silitonga, Pantas Nainggolan, Simeon Petrus, Stefanus Dionysous, Tumbu Saraswati, Berlin Pandiangan, Edi Sadikun, Kaspudin Nor, Firman Akbar, Hasoloan Hutabarat, Netty Saragih, Martin Erwan, Terkelin Brahmana, Saut Pangaribuan (Hasanudin Aco, Tribunnews.com).

Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005. Pada Kongres II di Ina Beach Hotel Bali, Megawati terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk 2005-2010. Pada Kongres III PDI Perjuangan Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk 2010-2015. Selanjutnya pada Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDI Perjuangan periode 2015-2020. Pada Kongres V PDI Perjuagan di Bali pada 8-11 Agustus 2019 sekali lagi Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk 2019-2024.

Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR

Pemilu 1999

PDI Perjuangan mendapat 153 kursi (33,12% ) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1999 setelah mendapat 35.689.073 suara (33,74%) . Dengan hasil ini PDI Perjuangan menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR.

Pemilu 2004

PDI Perjuangan mendapat 109 kursi (19,82% %) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2004 setelah mendapat 21.026.629 suara (18,53%). Dengan hasil ini PDI Perjuangan menempati posisi kedua dalam perolehan suara serta kursi di DPR.

Pemilu 2009

PDI Perjuangan mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat 14.600.091 suara (14,03%). Dengan hasil ini, PDI Perjuangan menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR.

Pemilu 2014

PDI Perjuangan mendapat 109 kursi (19,46%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat 23.681.471 suara (18,95%). Dengan hasil ini, PDI Perjuangan menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR.

Pemilu 2019

PDI Perjuangan mendapat 128 kursi (22,26%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2019, setelah mendapat 27.053.961 suara (19,33%). Dengan hasil ini, PDI Perjuangan menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR .