Rapat Pleno Pertama
Masih di bulan Juli, setelah KSB (Ketua Bendahara Sektetaris) bertemu untuk pertama kalinya setelah dilantik, pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung menggelar rapat pleno pertama di sekretariat di Baleendah. 19 orang pengurus hadir lengkap. Agenda pertama adalah perkenalan sesama pengurus dan yang kedua adalah persiapan mengikuti kongres kelima partai.
Meskipun kami sudah bertemu saat pelantikan, namun saat itulah pertama kali saya menyadari siapa siapa saja kawan yang masuk dalam skuad DPC. Secara umum nampak ada dua atau tiga generasi atau angkatan dalam kepengurusan ini. Ada juga yang saya baru mengenalnya untuk pertama kali. Ada beberapa di antaranya adalah anak dari kawan saya. Jadi ada yang memanggil saya pak, om atau kang.
Pengurus DPC kali ini merupakan campuran dari orang lama seperti saya, Wewen Winarni,Dentarsa Denni , Achmad Mulyana. Ada pula yang menengah seperti Henhen Asep Hen Hen Asep Suhendar, Erwin, Nanang Parhan tapi sebagian besar orang baru. Ada pula orang lama tapi baru masuk ke dalam struktur DPC seperti Juwita, Fatimah, Rudita Hartono, Dwi, Andri , Gungun, Yulianti. Yang benar benar baru adalah Luthfi, Chrysencia Gita dan Arief Gustamara dan Sri Wahyuni.
Dibanding pengurus sebelum-sebelumnya, kawan kawan saya ini memiliki latar belakang yang sangat bervariasi baik profesi maupun organisasinya. Saya menganggap ini suatu hal yang baik.
Setelah perkenalan kami membahas persiapan ke Kongres V PDI Perjuangan di Bali pada tgl 8-9-10 Agustus. KSB (Ketua Sekretaris Bendahara) berangkat dengan dukungan biaya secara gotong royong dari kawan kawan. Kami tidak bisa memberangkatkan PAC (Pengurus Anak Cabang) dan PR (Pengurus Ranting) karena sebagai pengurus baru kami tidak memiliki dana yang cukup. Akhirnya kawan kawan banyak yang berangkat dengan inisiatif dan biaya sendiri. Ada juga yang ikut bersama rombongan DPD (Dewan Pimpinan Daera) PDI Perjuangan Jawa Barat.
Usai rapat pleno, kang Iwan wartawan balebandung.com sudah menunggu untuk wawancara. Itulah wawancara yang pertama di ruang kerja saya.
Berangkat ke Bali
Tengah malam tanggal 6 Agustus, saya,kang Dentarsa Denni dan kang Ryan Belekok, berangkat ke Jakarta dari Bandung dengan menggunakan transportasi bus antarmoda. Saat subuh kami tiba di bandara Soekarno-Hatta. Setelah sholat dan sarapan kami melakukan check-in di konter maskapai sambil menimbang bagasi (yang sudah dikenai tarif baru) dan tidak berapa lama masuk ke ruang tunggu dan melampiaskan kantuk di atas kursi. Saat matahari mulai terbit kang Ryan membangunkanku dan aku bergerak ke sudut yang lain menemui pak Adang Ruchiatna untuk berbincang-bincang. Ternyata kami satu peawat ke Bali.
Tanpa transit pesawat langsung ke Denpasar. Pukul 11.00 WIT kami tiba di bandara Ngurah Rai. Panitia Kongres V yang berpakaian adat Bali sudah menjemput dan kami memasuki bus yang telah disediakan. Di dalam bus kami bertemu dengan para utusan dari luar Jawa -di antaranya ada bupati walikota dan anggota DPRD- juga utusan dari luar negeri seperti Berlin dan Bangkok. Kamipun dibawa ke Sanur melewati jalan tol yang melayang di atas laut. Sekitar satu jam perjalanan kami pun tiba di Grand Inna Bali Beach Hotel untuk registrasi. Teman teman dari Jawa Barat sudah menunggu. Usai registrasi kami dibawa ke peninapan di Puri Dalem, sekitar 500 m dari GIBBH untuk check in.
Malam harinya Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno mengundang delegasi dalam acara Selamat Datang di ballroom GIBBH untuk makan malam dan menyaksikan pagelaran kesenian. Kami tidak hadir ke undangan Ketua Umum karena memenuhi undangan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, bung Ono Surono melalui pesan WA :
"kepada kawan" utusan Kongres , KSB DPC se Jawa Barat ..... dalam rangka persiapan menjelang kongres V , dpd mengundang seluruh utusan dpc ( hanya utk KSB ) . .jamuan makan malam , ,hari Rabu, 7 agustus, pkl . 19.00- tempat : warung " be pasih " , jln. pemuda III no 24 renon, denpasar . tks. ,cc. ketua dpd."
Acara di Warung Be Pasih berlangsung hingga sekitar pukul 23.00 WIT. Setelah itu kami kembali ke penginapan. Di pendopo hotel kami bertemu dan ngobrol dengan beberapa utusan dari daerah lain. Ada juga kang Tatat, kawan lama dari kota Bandung. Kamipun ngobrol ngalor ngidul sampai menjelang pagi.
Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan
Kamis, 8 Agustus 2019. Peserta kongres sudah memadati lobby Grand Inna Bali Beach Hotel di kawasan Sanur, Denpasar. Suara musik memenuhi udara. Sebuah repertoar dipertunjukkan di lobby, satunya lagi di sebuah panggung yang memang telah disediakan di bagian belakang. Panggung khas Bali dibuat sangat artistik dengan anyaman daun lontar membentuk figur wajah makhluk imajinatif. Di kiri kanan ada patung makhluk futuristik, juga terbuat dari anyaman lontar. Warna hijau pucat daun lontar yang kering diselingi warna merah kuning dan biru. Membelakangi laut, panggung ini nampak begitu megah tapi juga anggun. Di situlah peserta dan peninjau berkumpul untuk ngopi dan menyaksikan pertunjukan.
Pembukaan Kongres V berlangsung di convention hall yang luas namun terasa sempit karena banyaknya peserta dan tamu yang datang. Delegasi Jawa Barat ditempatkan di sayap kanan, di arah pintu keluar, sehingga tak bisa langsung melihat ke podium. Kami hanya bisa melihat pimpinan sidang dari layar televisi yang banyak disediakan. Meskipun demikian posisi ini cukup strategis karena dijadikan jalan bagi Ketua Umum dan undangan menuju ruang tunggu. Dengan demikian kami bisa bertemu mereka tanpa harus meninggalkan tempat.
Lepas waktu zuhur Ketua Umum PDI Perjuangan memasuki ruang sidang bersama Presiden Jokowi dan rombongan tamu undangan seperti Prabowo, Surya Paloh, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Wiranto, Ryamizard Ryacudu, Ahok dll. Setelah Sekjen menyampaikan laporan mengenai kesiapan kongres, gubernur Bali, Wayan Koster ikut enyampaikan "rahajeng rawuh", juga memberi hadiah destar bagi setiap peserta. Peserta juga diberi botol minuman yang harus dibawa setiap hari untuk mengurangi sampah plastik. Air minum disediakan pada dispenser di beberapa sudut ruangan. Kongres pun dibuka oleh Ketua Umum setelah menyampaikan pidatonya yang panjang dan penuh canda tawa tapi juga pesan pesan politik terselubung. Presiden pun menyampaikan pidato sambil "berbalas pantun" dengan Ketua Umum mengenai kursi mentri. Para peserta dan undangan senyum senyum mendengarnya. Di antara laporan panitia, pidato pembukaan Ketua Umum dan pidato Presiden, ada selingan pertunjukan tari Bali dan tari daerah lain yang semarak dan memikat. Baru saat ashar tiba, acara pembukaan selesai. Peserta berhamburan ingin menyalami Ketum, Presiden, Gubernur, para mentri dan para pesohor lainnya.
Setelah rehat sejenak, sidang kongres dimulai, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI Perjuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban, perwakilan delegasi menyampaikan pandangan dan kemudian DPP dinyatakan demisioner. Untuk memimpin sidang ditunjuk Respationo, wakil gubernur Riau Kepulauan sebagai ketua didampingi beberapa orang sebagai sekretaris dan anggota. Rapat berlangsung hingga malam. Acara disusun sangat ketat nyaris tidak memungkinkan peserta meninggalkan ruang sidang. Makan malam dan rehat kopi pun dilakukan dalam ruangan. Beberapa peserta yang melanggar disiplin diberi sanksi organisasi hingga pemecatan dari jabatannya pada struktur partai.
Malam itu juga secara aklamasi Megawati ditetapkan oleh Kongres dan dilantik oleh ketua sidang Respationo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024.
Malam telah larut ketika saya, Henhen dan Dentarsa tiba di penginapan. Beberapa kawan kawan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) datang berkunjung dan kami pun ngobrol di beranda hingga menjelang pagi.
Puri Dalem tempat kami menginap merupakan komplek terdiri dari banyak rumah kecil atau cottage. Untuk sampai di kamar saya harus melalui banyak cottage berarsitektur Bali, taman yang asri dan dua kolam renang kecil yang menggoda untuk menyeburkan diri. Banyak "bule" berenang di situ saat kami pergi untuk sarapan, atau pergi pulang ke tempat kongres berlangsung.
Sidang Komisi
Jumat, 9 Agustus 2019. Kongres H2. Peserta Kongres V PDI Perjungan dibagi ke dalam lima komisi. Saya masuk dalam Komisi 4 bidang Pemenangan Pemilu yang dipimpin Gubernur Maluku, bersama Bambang Wuryanto (Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Arif Wibowo, dan Eko (Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta). Peserta mencermati materi yang telah disediakan dan memberi masukan serta perbaikan seperlunya. Meski begitu rapat berjalan hangat karena ada banyak pimpinan eksekutif daerah yang berbicara di samping mereka yang gagal dalam pencalonan kepala daerah. Faktor faktor ideologi, popularitas, elektabilitas hingga "isitas" dibahas meski tidak tuntas. Menjelang salat Jumat rapat diakhiri. Semuanya diserahkan pada pimpinan sidang untuk membuat laporan dan rekomendasi. Di sela sela waktu rehat kopi saya berbincang-bicang dengan utusan lain dari seluruh Indonesia. Inilah antara lain manfaat ikut kongres.
Saya bergegas meninggalkan tempat kongres. Beruntung masih di dalam kompleks Grand Inna Bali Beach Hotel ada sebuah masjid. Hanya terhalang lapangan golf. Kesitu saya menuju. Rasanya sungguh luar biasa bisa melaksanakan shalat Jumat bersama delegasi dari seluruh Indonesia, di Pulau Dewata pula. Saya saksikan para peserta kongres khusyu menjalankan ritual mingguan ini. Sebelumnya takmir masjid Al Ihsan GIBBH menyampaikan ucapan selamat datang pada seluruh peserta Kongres V PDI Perjuangan dan berterimaksih atas penyerahan hewan qurban sebanyak 100 ekor kambing dari Panitia Kongres.
Usai shalat Jumat ada makan siang di tepi pantai. Kemudian kongres dilanjutkan dengan sidang pleno penyampaian hasil rapat dari Komisi 1 sd. Komisi 5. Meskipun ada sedikit tanya jawab tapi keseluruhannya dapat diterima dan ditetap menjadi keputusan kongres.
Dalam rapat pleno itu ada dua materi tambahan: (1) soal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang disampaikan Bambang Kesowo (ex Sekab) dan (2) soal sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS oleh Ketua Umum sendiri.
Kongres H2 berlangsung hingga sekitar pukul 20.00 WIT. Saat itu peserta menebak-nebak siapa yang masuk jajaran DPP yang akan diumumkan saat penutupan kongres, esok hari.
Saya pulang ke penginapan seorang diri menyusuri pantai Sanur yang entah berapa kali saya susuri. Perahu-perahu bersandar dalam kegelapan. Toko toko souvenir sudah tutup. Satu dua kafe dan restoran masih buka. Ada di antaranya menggelar live music berirama reggae dari musisi setempat. Tapi saya tidak tergoda untuk singgah. Apalagi masih dalam balutan seragam partai yang merah menyala. Saya berbelok ke kiri dan langsung menuju hotel Puri Dalem, di mana kawan kawan sudah menunggu untuk bercengkrama dan ngopi sampai pagi.
Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan 2019-2024
Konggres hari ketiga (10 Agustus) yang paling ditunggu-tunggu. Ketua umum menyampaikan susunan pengurus DPP PDI Perjuangan. Hampir semua pengurus sebelumnya masih masuk ke dalam dalam jajaran pengurus yang baru. Yang saya ingat Bung Andreas Pareira dan Pak Idham Samawi tidak masuk. Pengurus baru yang masuk antara lain Bung Bambang Wuryanto dan Bung Arif Wibowo. Tidak ada jabatan Wakil Ketua Umum dan Pengurus Harian. Mereka kemudian dilantik dan menyampaikan janji jabatan di depan kongres. Tidak sampai tengah hari, kongres pun ditutup. Para peserta kemudian berhamburan ke luar ruang sidang. Sebagian besar menuju ke sekitar panggung hiburan.
Berikut ini nama-nama pengurus DPP PDI Perjuangan hasil Kongres V :
Susunan Struktur dan Personalia DPP PDIP Periode 2019-2024
1. Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
2. Ketua Bidang Kehormatan : Komarudin Watubun
3. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Djarot Syaiful Hidayat
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Sukur Nababan
6. Ketua Bidang Pemerintahan Hankam : Puan Maharani
7. Ketua Bidang Hukum HAM PUU : Yasonna Laoly
8. Ketua Bidang Perekonomian : Said Abdullah
9. Ketua Bidang Pangan, Pertanian dan LH : I Made Urip
10. Ketua Bidang Kelautan Perikanan : Rochmin Dahuri
11. Ketua Bidang Luar Negeri : Ahmad Basarah
12. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana : Ribka Tjiptaning
13. Ketua Bidang Industri Tenaga Kerja dan Jamsos : Nusyirwan Sudjono
14. Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak : Sri Rahayu
15. Ketua Bidang Kebudayaan : Tri Risma Harini
16. Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesra : Mindo Sianipar
17. Ketua Bidang Pariwisata : Wiryanti Sukamdani
18. Ketua Bidang Pemuda Olahraga : Eriko Sotarduga
19. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan : Hamka Haq
20. Ketua Bidang Ekraf dan Digital : M. Prananda Prabowo
21. Sekretaris Jenderal : Hasto Kristiyanto
22. Wakil Sekretaris Jenderal Internal : Utut Adianto
23. Wakil Sekretaris Jenderal Pemerintahan : Arif Wibowo
24. Wakil Sekretaris Jenderal Kerakyatan : Sadarestuwati
25. Bendahara Umum : Olly Dondokambey
26. Wakil Bendahara Internal : Rudianto Tjen
27. Wakil Bendahara Program : Juliari Batubara
Di depan pangung kesenian saya bertemu silih berganti dengan kawan-kawan dari berbagai provinsi kabupaten dan kota juga dengan para pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat beserta badan badannya. Beberapa kawan yang membawa kendaraan sendiri dari Bandung satu satu meninggalkan lokasi kongres. Demikian juga yang ke luar pulau Bali.
Saat kami berempat meninggalkan lokasi suasana mulai sepi. Saya mengajak kawan-kawan berjalan jalan sepanjang pantai Sanur. Tadinya saya ingin mengajak mereka ke Museum Lukisan Le Mayeur yang tidak jauh dari Grand Inna Bali Beach Hotel. Sayang museum tutup karena mungkin hari Sabtu. Akhirnya kami menuju ke Bazaar Rakyat yang masih buka menjual berbagai busana dan pernak pernik kongres. Dan akhirnya kami kembali ke lokasi kongres untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Bandung
Salat Id di Denpasar
Sanur, Denpasar, tanggal 11Agustus 2019 bertepatan dengan Idul Adha 10 Dzulhijah 1441 atau biasa disebut Lebaran Haji. Semalam saya tidur larut malam dan mandi keramas dengan air panas dengan niat ingin shalat Id. Jadi paginya saya langsung membawa sajadah dan bergegas mennggalkan kamar hotel. Jalan sepi. Pak polisi sudah berjaga-jaga di sekitar masjid Al Ihsan Grand Inna Bali Beach Hotel. Satu dua jamaah berjalan tergesa. Tiba di halaman masjid, jamaah sudah meluber. Mereka menggelar sajadah di rerumputan. Saya pun demikian. Masih sempat mendengar khutbah Idul Adha. Begitu selesai jamaah bergegas ke tempat parkiran motor. Cabut.
Saya tidak bersegera meninggalkan masjid. Bertemu bung Abidin Fikri lalu mendekat ke panggung yang telah disediakan. Ada serah terima kambing qurban dari Bung Djarot Syaiful Hidayat, Prof.Hamka Haq dan Ahmad Basarah kepada takmir masjid. Ada juga pidato Gubernur Bali, Wayan Koster. Saya sempat menyalami mereka saat mereka meninggalkan halaman masjid. Beberapa delegasi kongres membuat foto atau vlog di depan masjid.
Saya bertemu dengan bung Noval dan bung Ivan, dari sekretariat DPP dan keluarganya. Rombongan mereka sebanyak tiga bus masih punya agenda di Bali.
Siang itu juga kami checked out dari hotel. Dengan menggunakan taxi online kami menuju bandara lewat jalan tol yang dibangun melayang di atas laut. Menjelang pukul 13.00 WIT kami tiba di bandara I Gusti Ngurah Rai. Tidak berapa lama pesawat lepas landas.
Momen ketika pesawat lepas landas dari bandara Ngurah Rai sangat saya tunggu. Pesawat meninggalkan landasan pacu yang menjorok ke laut. Lalu pelan pelan pesawat terbang di atas laut meninggalkan daratan Pulau Dewata di kejauhan. Alhamdulillah pesawat tinggal landas dengan mulus.
Kurang lebih dua jam setelah tinggal landas, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Bagusrangin Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Ini pertama kali saya tiba di bandara yang masih dalam pembenaan ini. Beberapa penumpang jurusan Medan melakukan transit di bandara sekitar satu jam. Saya dkk langsung ke luar dan mencari kantin untuk makan petang.
Sekitar pukul 18.00 kami memasuki bus Damri yang menyediakan layanan gratis ke Bandung. Bus memasuki jalan tol menuju Cikampek lalu memasuki ruas Padaleunyi. Sekitar pukul 20.00 kami tiba di pool Jl. Kebon Kawung. Dari sana saya mengunakan taksi daring ke rumah. Alhamdulillah perjalanan Bandung-Jakarta-Denpasar-Bandung dalam Kongres V PDI Perjuangan berjalan selamat lancar jaya.
Sikap Politik PDI Perjuangan
Kongres V PDI Perjuangan berakhir dengan menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi seperti penetapan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Umum dan susunan DPP PDI Perjuangan; penetapan perubahan AD/ART PDI Perjuangan; penetapan rehabilitasi nama baik anggota; penetapan hasil-hasil lima sidang komisi ; rekomendasi soal HAKI dan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS.
Kali ini saya ingin menyampaikan hasil sidang komisi mengenai Sikap Politik Partai sebagai berikut yang saya kutip dari medio online.
23 Sikap Politik PDIP Hasil Kongres V di Bali.
Setelah tiga hari menggelar rapat akbar dengan seluruh pengurus di Indonesia, Kongres V PDI Perjuangan berakhir pada hari Sabtu (10/8).
Selain memilih ketua umum, PDIP juga menentukan sikap politik untuk lima tahun ke depan.
Sikap politik itu ditetapkan setelah melalui rapat-rapat komisi di dalam rangkaian kongres. Hasilnya, sikap politik PDIP dirumuskan mulai dari bidang ekonomi, budaya, hingga kesehatan.
Sikap politik itu dimuat dalam dokumen yang dibacakan saat kongres dan telah disetujui untuk disebarkan ke publik.
Salah satu sikap politik PDIP adalah mendorong kembali lahirnya produk Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang selama ini tidak diadakan sejak amandemen UUD 1945 tak lagi dipergunakan.
"Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan," seperti dikutip dalam Sikap Politik PDIP, Sabtu (10/8)
PDIP juga menegaskan sikapnya dalam isu lingkungan. PDIP meminta negara ikut memastikan kelestarian lingkungan, salah satunya degradasi hutan.
"Negara wajib menjamin kelestarian lingkungan dengan memastikan pembangunan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung serta baku mutu lingkungan hidup, serta memenuhi komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mencegah degradasi hutan, restorasi lahan gambut dan pengembangan energi baru dan terbarukan," demikian bunyi poin ke-15.
Berikut sikap Politik PDIP sebagai hasil Kongres V:
1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia bersifat final dan mengikat.
2. Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pancasila sebagai pedoman dalam merumuskan rencana pembangunan, keputusan kebijakan pembangunan, implementasi kebijakan pembangunan dan dalam pengawasan atas dijalankannya kebijakan pembangunan.
4. Pancasila harus dapat diwujudkan dalam bentuk tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicapai melalui kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terencana, terarah, dan terukur.
5. Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan, sebagai upaya membumikan Pancasila untuk mencapai Indonesia yang ber-Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
6. Negara wajib memantapkan Politik Hukum nasional untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan norma dasar (groundnorm) Pancasila sebagai parameter pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
8. Negara wajib membentuk sistem pertahanan nasional yang kuat dalam menghadapi ancaman infiltrasi paham, ideologi, kekuatan global sehingga keamanan nasional, ketenangan Rakyat dan keutuhan Negara dapat terukur dan terwujud, serta membangun sistem keamanan nasional yang mampu mengatur kerjasama semua kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan nasional yang bersifat luar biasa seperti serangan terorisme, kerusuhan, dan bencana alam.
9. Negara wajib mendukung pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah kejahatan perdagangan manusia (human trafficking), baik di dalam negeri maupun lintas negara.
10. Negara wajib menegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku korupsi, sehingga menimbulkan efek jera bukan hanya bagi pelaku korupsi tetapi juga potensi-potensi calon-calon koruptor yang ada di semua jajaran dan semua tingkatan penyelenggara Negara.
11. Negara wajib menyusun rencana pembangunan nasional dengan semangat Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945, serta melakukan koreksi terhadap kebijakan dan ketentuan peraturan-perundangan yang tidak sesuai, dan perlu menyusun konsepsi
Sistem Ekonomi Gotong-Royong yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita kemerdekaan (kedaulatan).
12. Negara wajib terus mengembangkan perekonomian nasional yang mewujudkan kedaulatan ekonomi dan menghindari terjadinya berbagai ketimpangan struktural yang menjadi sumber ketidakadilan sosial-ekonomi dengan mengembangkan program untuk meningkatkan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, dan akses modal serta pasar kepada pelaku ekonomi kerakyatan.
13. Negara wajib mengelola keuangan negara untuk pemenuhan hak-hak dasar Rakyat, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur.
14. Negara wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sesuai perintah UU SJSN dan UU BPJS, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas .
15. Negara wajib menjamin kelestarian lingkungan dengan memastikan pembangunan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung serta baku mutu lingkungan hidup, serta memenuhi
komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mencegah degradasi hutan, restorasi lahan gambut dan pengembangan energi baru dan terbarukan.
16. Negara wajib menjadi pelopor gerakan Revolusi Mental dan menjadikannya sebagai “Gerakan Hidup Baru” melalui perubahan cara berfikir, cara kerja, dan cara berperilaku yang memperkuat kedaulatan, meningkatkan kemandirian dan meneguhkan kepribadian dalam kebudayaan nasional, serta menjadi pelopor dan pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat agar berorientasi pada kemajuan dan pengayaan keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.
17. Negara wajib mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 untuk meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan dan karakter yang dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila.
18. Negara wajib memfasilitasi Perguruan Tinggi sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) di setiap wilayah dengan mengembangkan potensi lokal dan kekhasan budaya, inovasi sains dan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat.
19. Negara wajib menjaga persatuan nasional yang dibangun atas dasar keanekaragaman ekspresi kebudayaan nasional dan diperkaya oleh interaksi inklusif antarbudaya yang ada di Indonesia, serta mengintensifkan interaksi dan gotong-royong antar-kelompok budaya di masyarakat agar menghadirkan pengalaman konkrit atas keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.
20. Melakukan penguatan advokasi, preventif, promotif dan langkah aksi nyata untuk menekan gizi buruk dan gizi kurang pada balita serta menekan status gizi pendek (stunting), proporsi berat badan lebih balita maupun obesitas pada masyarakat dewasa, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi secara lengkap dengan melibatkan tokoh masyarakat (termasuk agama) dan institusi pendidikan.
21. Melakukan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku peredaran narkotika tanpa pandang bulu, pencegahan terhadap HIV-AIDS, penanganan dan perlindungan terhadap Orang Dengan HIV-AIDS serta melakukan pemerataan sosialisasi terapi ARV (terapi bagi ODHA).
22. Negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.
23. Negara wajib memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya, serta mendorong hasil penelitian dan inovasi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan Hak Paten dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah.
